Langsung ke konten utama

IHSG Kembali Merah, Saham Taipan Prajogo Pangestu Terpuruk

Posting Komentar

Peluncuran Perdana Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kuota 30 Pasien per Puskesmas

INFODUNIAKITA.com - Pemerintah telah meresmikan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Chacha Annisa, meskipun tidak ada batasan total pemeriksaan, setiap Puskesmas memiliki kuota 30 pasien per hari. Ini untuk memastikan layanan berjalan lancar tanpa kendala atau penumpukan. 

Peluncuran Perdana Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis,

"Kuota sebanyak 30 pasien per hari ditetapkan untuk memastikan kelancaran layanan pemeriksaan kesehatan gratis," kata Chacha di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (10/2/2025). Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada November 2023. "Setiap warga berhak atas layanan kesehatan gratis. Ini adalah langkah awal pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat," lanjutnya. Hari ini, 12 orang telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Tangsel. "Ke-12 orang ini memanfaatkan kesempatan ini sebagai hadiah ulang tahun dari negara," ujar Chacha, sebagaimana dilaporkan oleh Infoduniakita.com.

Sebagai bentuk transparansi dan edukasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan bekerja sama dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk memantau pelaksanaan program di berbagai daerah. "Kami telah menetapkan 19 lokasi kunjungan bagi menteri dan wakil menteri untuk meninjau program ini, dengan fokus utama di Jabodetabek, dan akan diperluas sesuai kebutuhan," ungkap Chacha. Masyarakat yang ingin memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis dianjurkan menggunakan aplikasi Satu Sehat. "Jangan ragu, yang sudah mendapatkan tiket, silakan pilih tanggal dan periksa kesehatan Anda," serunya.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hasto Kristiyanto Menyajikan Bukti 1 Kontainer dalam Sidang Praperadilan Melawan KPK

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyajikan satu kontainer berisi bukti tertulis dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait mantan calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.  "Kami membawa alat bukti satu kontainer," ujar juru bicara tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2024). Ronny menjelaskan, bukti ini akan disampaikan setelah KPK memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan pihak Hasto pada Rabu (5/2/2025). Hasto mengajukan gugatan untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK. KPK menuduh Hasto menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu.  Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang buron sejak 2020...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Taman Safari Akan Hadir di IKN, Pembangunan Dimulai Akhir 2025

Taman Safari Indonesia (TSI) berencana mendirikan Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini dijadwalkan selesai paling lambat akhir 2025. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, mengumumkan hal ini setelah bertemu dengan Garibaldi (Boy) Thohir, yang bersama konsorsiumnya akan mewujudkan pembangunan tersebut.  "Hari ini (Jumat), saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN," kata Basuki pada Jumat (7/2/2025). Basuki menambahkan bahwa pembangunan akan berlangsung selama dua hingga tiga tahun. Lahan Seluas 225 Hektar Disiapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektar untuk lokasi Taman Safari. Lahan ini telah ditinjau oleh Boy Thohir dan perusahaannya untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.  Taman Safari di IKN akan mengusung konsep rekreasi dan edukasi tentang keragaman satwa nusantara. Pengunjung akan diperkenalkan dengan berbagai jenis satwa asli Indonesia melalui pengalaman yang m...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menkomdigi Ingin Percepat Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama tim penyusun kajian perlindungan anak di ruang digital berencana mempercepat aturan pembatasan usia anak dalam mengakses platform digital. Menurut Meutya, perlindungan anak di dunia digital merupakan tanggung jawab bersama karena ruang digital sering dianggap aman, padahal banyak anak mengalami kejadian tidak menyenangkan.  “Presiden menekankan pentingnya perlindungan anak. Jika timeline sampai dua bulan, maka tim kajian harus selesai dalam satu bulan karena kemudian ada harmonisasi, karena ini urgensi yang amat mendesak,” kata Meutya di kantornya, Kamis (6/2/2025). Meutya mengatakan, dalam temuan khusus, sekitar 24 persen anak pernah bertemu seseorang yang mereka kenal dari internet, dan dua persen di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.  “Ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan tempat yang sepenuhnya aman,” ujarnya. Dalam pembahasan tersebut, Menkomdigi juga menyoroti bahwa pembentukan aturan ini merup...
Posting Komentar
Baca selengkapnya