INFO DUNIA KITA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyetujui penggunaan dua sistem perpajakan: Coretax dan sistem lama. Kesepakatan ini diambil untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan Coretax. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan keputusan ini sebagai langkah mitigasi terhadap masalah yang masih ada dalam Coretax.  "Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Pajak sepakat untuk kembali memanfaatkan sistem perpajakan lama sebagai antisipasi dalam menyempurnakan implementasi Coretax agar tidak mengganggu penerimaan pajak," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2025). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti penundaan implementasi Coretax. Ia menjelaskan bahwa penggunaan dua sistem ini mirip dengan saat DJP menerapkan e-Faktur Desktop bersama Coretax untuk faktur pajak perusahaan besar.  "Jika diperlukan, kita akan ...

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) resmi meluncurkan transformasi Kantor Cabang Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (5/2/2025). Langkah ini menandai era baru dalam penyediaan layanan keuangan yang terintegrasi dan inklusif bagi seluruh segmen nasabah di Indonesia. Ini juga merupakan kelanjutan dari transformasi merek SMBC Indonesia yang diperkenalkan pada akhir 2024. Terletak di Jalan Diponegoro, kantor cabang ini adalah yang pertama dari enam kantor cabang utama yang mendapatkan transformasi menyeluruh. Setelah Surabaya, SMBC Indonesia berencana meresmikan kantor cabang di Makassar, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Medan sepanjang Februari 2025.  Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia, Darmadi Sutanto, menyatakan bahwa transformasi bertahap ini menegaskan komitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang responsif terhadap kebutuhan nasabah yang terus berkembang di mana pun mereka berada. Semua kantor cabang tersebut akan mengadopsi konsep layanan terbaru sebagai bagian dari tra...

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memulai penjualan tiket kereta Lebaran 2025 pada Selasa, 4 Februari 2025. Untuk keberangkatan pada Jumat, 28 Maret 2025 atau H-3 Lebaran, tiket dapat dibeli mulai Selasa, 11 Februari 2025 pukul 00.00 WIB.  Berdasarkan akun resmi Twitter KAI, @KAI121, pemesanan tiket kereta Lebaran 2025 dapat dilakukan mulai H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Berikut adalah jadwal pemesanan tiket dan keberangkatan: 11 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran) 12 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 29 Maret 2025 (H-2 Lebaran) 13 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 30 Maret 2025 (H-1 Lebaran) 14 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 31 Maret 2025 (H Lebaran) 15 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 1 April 2025 (H1 Lebaran) 16 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 2 April 2025 (H+1 Lebaran) 17 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 3 April 2025 (H+2 Lebaran) 18 Februari 2025 untuk kebe...

PT Pos Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam pertumbuhan bisnis kurir, tercatat hanya 9,6 persen pada tahun 2024. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menyatakan bahwa meskipun bisnis kurir mencapai Rp 1,8 miliar pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi Rp 1,7 miliar di tahun 2024. "Kami menghadapi penurunan di layanan kurir karena persaingan yang sangat ketat dan tidak sehat akibat perang harga.  Saat ini, jumlah penyedia jasa kurir meningkat drastis," kata Faizal dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/2/2025). Menurut Faizal, data dari Komdigi menunjukkan lebih dari 700 pemain kurir di pasar, banyak di antaranya menggunakan strategi bisnis yang tidak berkelanjutan dengan menghabiskan dana besar, yang menyebabkan pertumbuhan layanan kurir menjadi tidak sehat. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, PT Pos Indonesia berencana menjajaki pasar bisnis lain dengan potensi keuntungan lebih besar, seperti sektor properti.  Di se...

INFODUNIAKITA.com - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan pemeriksaan perkara lebih transparan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Usulan ini bertujuan mengurangi putusan yang tidak jelas yang merugikan pihak berperkara. KY menginginkan agar pembacaan putusan dilakukan secara terbuka, memungkinkan pihak terkait hadir dan memahami keputusan Majelis Hakim secara langsung. Ketua KY, Amzulian Rifa'i, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/2/2025). Amzulian menegaskan bahwa dengan pembacaan putusan secara terbuka pada tingkat upaya hukum, seperti banding, kasasi, atau PK, putusan yang tidak transparan dapat dihindari. Selama ini, pemeriksaan pada tahap upaya hukum dilakukan secara terbatas oleh Majelis Hakim. Komisi Yudisial (KY) telah menerima banyak permintaan dari masyarakat untuk memantau perkara pada tingkat ini. Namun, hingga kini, KY hanya dapat m...

INFODUNIAKITA.com - Pemerintah telah meresmikan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Chacha Annisa, meskipun tidak ada batasan total pemeriksaan, setiap Puskesmas memiliki kuota 30 pasien per hari. Ini untuk memastikan layanan berjalan lancar tanpa kendala atau penumpukan.  "Kuota sebanyak 30 pasien per hari ditetapkan untuk memastikan kelancaran layanan pemeriksaan kesehatan gratis," kata Chacha di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (10/2/2025). Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada November 2023. "Setiap warga berhak atas layanan kesehatan gratis. Ini adalah langkah awal pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat," lanjutnya. Hari ini, 12 orang telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Tangsel. "Ke-12 orang ini memanfaatkan kesempatan ini sebagai hadiah ulang tahun da...